ABSTRAK
Objektif : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
jenis organisasi non perusahaan yang terdapat pada usaha KLEK.
Teknik analisis : Teknik analisis yang saya gunakan adalah
teknik analisis studi kasus. Teknik studi kasus adalah teknik studi mendalam
tentang masalah penelitian tertentu daripada survei statistik menyeluruh.
Teknik ini sering digunakan untuk mempersempit bidang penelitian yang sangat
luas menjadi satu atau beberapa contoh yang mudah diteliti. Desain penelitian
studi kasus juga berguna untuk menguji apakah teori dan model tertentu
benar-benar berlaku untuk fenomena di dunia nyata.
Sumber data : Sumber data yang diambil berasal dari website
resmi KLEK, website DUSTcoid, website AKRUco,
Website PPPCOF dan buku Kee & Ches Bisnis Loow, 8th edition.
Metode penelitian : Metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2008:206) Penelitian
deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara
mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya
tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Dapat
dikatakan bahwa penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan deskripsi,
penjelasan mengenai jenis organisasi non perusahaan yang terdapat pada usaha
KLEK.
Hasil : Berdasarkan penelitian yang saya lakukan,
KLEK merupakan usaha yang bergerak di bidang minuman yang menjadi pelopor brand
lokal, usaha ini berdiri sejak tahun 2019, dan berkembang cukup pesat sejak
saat itu. Saat ini KLEK memiliki 50 Cabang yang tersebar di beberapa kota di
Idno. Varian rasa di KLEK sangat banyak yaitu Thai Tea, Green Tea, Milk Tea,
Yakult Series, Ice Cream Series, Taro, Ovaltine, Oreo, Kopi, bahkan bagi kalian
yang suka keju, gerai KLEK juga menjual minuman Cheese Series. Namun minuman
andalan KLEK yaitu Thai Tea Original. Terdapat rincian investasi untuk
kemitraan Cafe Concept investasi awal sebesar Rp 145.000.000 dan Profit bersih
untuk principal 50% sebesar Rp 17.700.000/bulan. Untuk kemitraan Outlet Concept
investasi awal sebesar Rp 85.000.000 dan Profit bersih untuk principal 50%
sebesar Rp 8.100.000/bulan. Untuk kemitraan Container Concept investasi awal sebesar
Rp 75.000.000 dan Profit bersih untuk principal 50% sebesar Rp 8.100.000/bulan
dan untuk Booth Concept investasi awal sebesar Rp 35.000.000 dan Profit bersih
untuk principal 50% sebesar Rp 5.300.000/bulan.
Kesimpulan : Dalam pemilihan nama organisasi non perusahaan saya
memilih bisnis minuman yaitu KLEK. KLEK merupakan usaha non perusahaan yang
merupakan usaha di bidang minuman yang sedang digemari oleh masyarakat. Usaha
KLEK berdiri sejak tahun 2019 dan usaha ini didirikan oleh satu orang pemilik yang
bernama A***** M**** A******* dan sudah berkembang dan sudah banyak cabang di
kota-kota lainnya. KLEK memiliki slogan
yang berbunyi “Hausnya Hilang, Berkahnya Datang” karena KLEK selalu melakukan
moment indah yaitu SEMANGAT BERBAGI KLEK.
ORGANISASI NON-PERUSAHAAN – SATU-SATUNYA PEDAGANG
DAN KEMITRAAN
I.
PEMBENTUKAN USAHA Nama organisasi
A.
Nama bisnis
1.
Umumnya. Formalitas
utama yang dihadapi pedagang tunggal pada saat memulai bisnis adalah Companies
Act 2006, yang menggantikan Business Names Act 1985, yang sepenuhnya diulang.
Bahkan ini tidak berlaku jika dia berdagang atas namanya sendiri. Namun, jika
nama bisnis yang dipilih, maka UU 2006 harus dipatuhi. Misalnya, nama bisnis
terjadi di mana organisasi dijalankan dengan nama yang tidak terdiri dari:hanya
dari nama keluarga pedagang tunggal. Nama depan atau inisial diperbolehkan
sebagai tambahan. Oleh karena itu, jika Charlie Brown menjalankan bisnis
sebagai 'Brown', atau 'C Brown', atau 'Charlie Brown', nama organisasi tidak
terpengaruh oleh UU tersebut. Namanama tersebut bukan nama bisnis. Singkatan
yang diakui- ations juga dapat digunakan, seperti 'Chas Brown', dan tetap nama
itu bukan nama bisnis. Namun, jika Charlie Brown menjalankan bisnis sebagai
'High Road Garage', atau 'Chas Brown & Co', 'C Brown & Co', 'Brown
& Co', dia menggunakan nama bisnis dan Undang-undang 2006 harus dipatuhi
sehubungan dengan pilihan nama dan pengungkapan nama pemilik sebenarnya. Aturan
mengenai pengungkapan tidak berlaku di mana satu-satunya tambahan pada nama
pedagang tunggal merupakan indikasi bahwa bisnis dijalankan secara berurutan
kepada pemilik sebelumnya. Seringkali seorang pedagang tunggal ingin
menggunakan nama pemilik bisnis sebelumnya sehingga ia dapat menggunakan itikad
baik yang melekat padanya. Goodwill adalah probabilitas bahwa pelanggan akan
terus menggunakan bisnis lama untuk kebutuhan mereka. Mungkin juga reputasi
untuk kelas artikel tertentu, seperti jam tangan Rolex. Jika Charlie Brown
membeli bisnis bernama 'The Village Stores' dari Harry Lime, bisnis baru
tersebut dapat disebut 'Charlie [“Chas” atau “C”] Brown (sebelumnya milik Harry
Lime)' dan tidak akan terpengaruh oleh Undang-Undang tersebut. Namun, jika
Charlie Brown melangkah lebih jauh dari sekadar memasukkan namanya sendiri dan
nama pemilik sebelumnya seolah-olah dia berdagang sebagai 'Charlie
["Chas" atau "C"] Toko Brown Village (sebelumnya Harry
Lime's)' atau 'Toko Desa', ia akan memiliki nama bisnis dan harus mematuhi
Undangundang.
Menurut analisis saya, dalam pemilihan nama organisasi
non perusahaan saya memilih bisnis minuman yaitu KLEK. KLEK adalah usaha yang
bergerak di bidang minuman yang menjadi pelopor brand lokal, saat ini KLEK
memiliki 50 Cabang yang tersebar di beberapa kota di Idno. KLEK berusaha
menghadirkan produk minuman dengan rasa terbaik dan authentic namun dengan
harga terjangkau. Varian rasa di KLEK sangat banyak yaitu Thai Tea, Green Tea,
Milk Tea, Yakult Series, Ice Cream Series, Taro, Ovaltine, Oreo, Kopi, bahkan
bagi kalian yang suka keju, gerai KLEK juga menjual minuman Cheese Series. Namun
minuman andalan KLEK yaitu Thai Tea Original.
2.
Pembatasan pilihan nama bisnis.
Seperti yang telah kita lihat, utama kontrol adalah bahwa bisnis pedagang
tunggal tidak boleh dijalankan di Inggris Raya:
a)
Di
bawah nama yang membuat orang percaya bahwa itu terhubung dengan otoritas
pemerintah pusat atau daerah kecuali Departemen Perdagangan dan Perindustrian
setuju. Hal ini untuk mencegah kemungkinan rasa aman yang salah di masyarakat
yang berurusan dengan bisnis karena otoritas ini mendapatkan penghasilan tetap
dari pembayaran pajak dan Pajak Dewan yang dipaksakan. Dengan demikian, perdagangan
dengan nama seperti 'Perlengkapan Dewan Daerah' akan memerlukan izin dari DTI.
Juga dalam kategori ini, dan memerlukan persetujuan dari DTI, adalah nama-nama
yang menyiratkan hubungan nasional atau internasional, seperti 'The
International Metal Co', dan nama-nama yang menyiratkan bahwa organisasi
tersebut dalam beberapa cara dibedakan, misalnya 'Masyarakat' atau 'Lembaga'.
Kata-kata yang menyiratkan pelaksanaan fungsi tertentu juga memerlukan izin
DTI, misalnya 'Asuransi' dan 'Bangunan Masyarakat'. Ini tidak akan diperoleh
kecuali fungsi-fungsi itu adalah yang dijalankan oleh organisasi.
b)
Di
bawah nama sensitif kecuali badan terkait setuju. Ini diatur dalam peraturan
yang dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan dan Perindustrian. Contohnya
adalah jika kata 'Royal' akan digunakan, Home Office harus setuju. Penggunaan
kata 'Charity' membutuhkan izin dari Charity Commissioner. Peraturan pada tahun
1992 telah memperjelas bahwa bentuk jamak atau posesif dari nama sensitif
disertakan. Jadi 'Amal' dan 'Amal' ' dikendalikan.
c)
Di
bawah nama-nama cabul seperti 'Hookers & Co' atau nama yang diperoleh
dengan penipuan, seperti di mana seseorang menggunakan kata 'amal' setelah
mendapat izin dari Komisaris Amal setelah penyampaian informasi palsu atau
menyesatkan tentang fungsi organisasi.
Menurut analisis saya, usaha ini berdiri sejak tahun
2019, dan berkembang cukup pesat sejak saat itu. Usaha minuman KLEK ini hadir
untuk senantiasa mengikuti perkembangan zaman yang semakin cepat berubah.
3.
Pengungkapan nama pemilik sebenarnya: apa yang harus diungkapkan?
Sebuah Pengguna
nama bisnis harus mengungkapkan namanya bersama dengan bisnis atau alamat lain
di Inggris Raya. Hal ini untuk memungkinkan dokumen, seperti formulir klaim
untuk memulai klaim hukum, untuk dilayani di alamat tersebut. Namun, Pengadilan
Tinggi memutuskan dalam Departemen Perdagangan dan Perindustrian v Cedenio (
2001) bahwa alamat tersebut tidak perlu disebutkan secara khusus sebagai alamat
untuk melayani dokumen. Bagian 4 Undang-Undang Nama Bisnis 1985 hanya mengatur
pernyataan alamat sebagai berikut: 'alamat di Inggris Raya di mana layanan
dokumen apa pun yang berkaitan dengan bisnis akan berlaku efektif'. Kata-kata
ini dipertahankan oleh s 1165 dari Undang-Undang 2006 dan seterusnya.
Menurut
analisis saya, pada usaha KLEK ini tidak ada pengungkapan
nama pemilik sebenarnya. Usaha ini berdiri khususnya membangun beberapa brand
untuk waralaba. Salah satu usaha yang sedang ditekuni adalah minuman dengan
merek KLEK. Untuk nama pemilik dari usaha ini adalah A***** M**** A*******, entrepreneur
muda berusia 32 tahun yang saat ini tengah menekuni bisnis kuliner.
4.
Di mana informasi harus diungkapkan?
a)
Dengan
cara yang jelas dan dapat dibaca pada semua surat bisnis, perintah tertulis
untuk penyediaan barang atau jasa, faktur dan kuitansi yang dikeluarkan oleh
bisnis, dan tuntutan tertulis untuk pembayaran uang yang terutang kepada
bisnis.
b)
Jelas,
sehingga dapat dengan mudah dilihat dan dibaca di setiap tempat di mana bisnis
dijalankan, tetapi hanya jika pelanggan atau pemasok barang atau jasa pergi ke
tempat tersebut.
c)
Pengungkapan
juga harus dilakukan segera dan secara tertulis kepada siapa pun yang dengannya
bisnis sedang dilakukan atau didiskusikan jika orang yang bersangkutan meminta
informasi. Ini berarti, misalnya, memberikan informasi tentang, katakanlah,
kartu nama, kepada seorang penjual yang kepadanya pesanan diberikan atau
didiskusikan jika penjual itu menanyakan nama-nama pemilik bisnis.
Menurut analisis saya, KLEK memberikan informasi yang
jelas dan mudah dilihat dan dibaca mengenai usaha mereka di setiap tempat
cabang. Masyarakat hanya dengan melihat nama dan slogannya yaitu “Hausnya
Hilang, Berkahnya Datang” karena KLEK selalu melakukan moment indah yaitu
SEMANGAT BERBAGI KLEK.
5.
Apa yang terjadi jika pemilik tidak mematuhi hukum?
Pedagang
tunggal yang tidak menaati hukum melakukan a tindakan kriminal dan dikenakan
denda. Pada pihak sipil dia mungkin tidak dapat menegakkan kontraknya, misalnya
untuk menuntut dengan sukses atas hutang yang terutang kepadanya. Ini akan
terjadi di mana, misalnya, pihak lain dalam kontrak dapat menunjukkan jika dia
digugat bahwa dia tidak dapat mengajukan klaim terhadap bisnis karena kurangnya
pengetahuan tentang nama dan alamat pemiliknya. Misalkan FredaGreen berdagang
sebagai 'Paris Fashions' di Lancashire dan memasok Jane Brown dengan gaun untuk
butiknya di Yorkshire, tetapi tanpa memberi tahu Jane Brown bahwa dia, Freda
Green, memiliki Paris Fashions. Misalkan, lebih lanjut, bahwa Freda memindahkan
bisnisnya ke Kent dan Jane Brown menemukan bahwa gaun itu di bawah standar dan
ingin kembali. mereka, tetapi tidak bisa karena dia tidak tahu ke mana perginya
'Paris Fashions'. Jika Jane digugat karena tidak membayar oleh Freda,
pengadilan dapat menolak klaim Freda, meskipun hakim memiliki keleluasaan untuk
menegakkannya jika dalam keadaan menurutnya adil dan pantas untuk melakukannya.
Menurut analisis saya, apabila usaha minuman KLEK ini
tidak mematuhi hukum maka akan berdampak pada pencabutan atau penutupan usaha
ini.
Perlindungan nama bisnis
Fakta bahwa tidak ada pendaftaran nama bisnis menempatkan bisnis yang
menggunakannya dalam posisi yang lebih sulit dalam hal melindungi nama daripada
perusahaan yang memperdagangkan nama perusahaan mereka (lihat lebih lanjut, Bab
6). Seperti yang akan kita lihat, Panitera menyimpan indeks nama perusahaan dan
perusahaan tidak dapat didaftarkan atas nama yang 'sama' dengan nama yang sudah
ada di indeks. Selain itu, Sekretaris Negara dapat mengarahkan perusahaan untuk
mengubah namanya dalam waktu 12 bulan setelah pendaftaran jika 'terlalu
seperti' nama perusahaan di indeks. Ketentuan di atas tidak berlaku untuk nama
bisnis dan tindakan lulus harus dilakukan (lihat di bawah). Ini adalah klaim
yang sulit dan seringkali mahal. Namun, jika nama tersebut bersifat merek
dagang maka dapat didaftarkan dan dilindungi dengan lebih mudah. Undang-Undang
Merek Dagang 1994 telah memperluas kemungkinan ini khususnya dalam mengizinkan
pendaftaran lokasi geografis, misalnya 'The Barbican Tandoori'. Dengan
demikian, orang yang berdagang atas nama yang mencakup lokasi geografis,
seperti di mana J Singh sebenarnya berdagang dengan nama 'The Barbican
Tandoori', nama tersebut dapat didaftarkan berdasarkan Undang-Undang 1994 dan
akan lebih mudah dilindungi (lihat lebih lanjut, Bab 15).
Menurut analisis saya, nama usaha KLEK ini tidak
pernah berubah sejak awal didirikan sejak tahun 2019 mungkin sebelum didirikan
usaha ini pemilik dan pihak lainnya sudah memikirkan matang-matang dalam
pembetukan nama usaha ini sehingga tidak ada perubahan nama usaha.
Lulus
Seorang pedagang tunggal tidak boleh menjalankan usahanya dengan
nama yang sedemikian rupa sehingga dikhawatirkan masyarakat akan merancukan
kedua usaha tersebut. Kemiripan nama saja tidak cukup; biasanya kedua urusan
tersebut juga harus menjalankan bisnis yang sama atau serupa. Jika ini
benar-benar terjadi, pedagang tunggal akan dikenakan tindakan perdata atas tort
of passing dan kekhawatiran yang ada dapat meminta pengadilan untuk perintah
untuk menghentikan penggunaan namanya. Jika berhasil mendapatkan perintah dan
organisasi baru masih menjalankan bisnis dengan nama yang membingungkan,
pemiliknya dihina di pengadilan dan dapat didenda atau dipenjara sampai dia
mematuhi dan mengubah nama bisnisnya..
Namun, pedagang tunggal dapat melakukan bisnis atas namanya sendiri
bahkan jika hal ini menyebabkan kebingungan, asalkan ia tidak melangkah lebih
jauh dan mengiklankan atau memproduksi barangnya sedemikian rupa sehingga
membingungkan produknya dengan produk yang ada atau beroperasi untuk menipu
publik. Jadi di Asprey & Garrard Ltd v WRA (Senjata) Ltd ( 2001) penggugat
adalah pedagang barang mewah yang terkenal dan mapan di London. Para terdakwa
berdagang dalam bidang usaha yang sama, juga di London, dengan nama usaha
William R. Asprey Esq. William Asprey, yang sebelumnya dipekerjakan oleh para
penggugat, secara efektif mengendalikan perusahaan tergugat. Pengadilan Tinggi
memberikan perintah untuk tidak lulus dan melanggar merek dagang penggugat.
Pengadilan menolak pembelaan atas nama sendiri dengan alasan bahwa bagaimanapun
juga hal itu merupakan pengecualian terhadap aturan passing off dan tidak boleh
seperti dalam kasus ini menyebabkan penipuan. Meskipun masalah dalam kasus di
atas muncul dari penggunaan nama bisnis, prinsip yang sama akan berlaku jika
bisnis terdakwa dijalankan atas nama Asprey sebagai pedagang tunggal, kemitraan
atau nama perusahaan.
Menurut
analisis saya, pada usaha KLEK ini sangat jarang ada kemiripan
dengan nama apapun itu.
PEMBUBARAN
Pedagang tunggal kami, yang akan kami panggil Fred Smith, dapat
memutuskan kapan saja untuk pensiun dari bisnis dan membubarkannya dengan
menjual aset bisnis kepada pedagang lain. Atau, bisnis tersebut dapat dijual
sebagai kelangsungan usaha kepada pedagang lain dan dilanjutkan di bawahnya.
Terlepas dari formalitas hukum yang terlibat dalam penjualan dan pemindahan
aset, misalnya menyerahkan bangunan toko kepada pemilik baru, tidak ada
kesulitan hukum khusus asalkan semua hutang bisnis dibayar lunas. Namun, jika
Fred tidak dapat membayar hutangnya, dia mungkin terpaksa membubarkan bisnisnya
oleh krediturnya di bawah proses yang disebut kebangkrutan.
Menurut analisis saya, untuk saat ini belum ada kabar
berita mengenai pembubaran pada usaha minuman ini. Usaha ini didirikan sejak
2019 dan sampai sekarang usaha ini masih berdiri dan bahkan sudah banyak cabang
yang lain.
PEMULIHAN UTANG
Sebelum melanjutkan untuk melihat prosedur kepailitan, perlu
diperhatikan apa yang tersedia untuk memulihkan utang sebelum mengambil langkah
terakhir yaitu menerapkan prosedur kepailitan. Jika kreditur Fred telah mencoba
semua cara yang biasa untuk memulihkan utang mereka, misalnya pernyataan,
pengacara surat dan sebagainya, mereka mungkin berpikir untuk menggugat Fred di
pengadilan daerah.
Menurut
analisis saya, KLEK merupakan usaha non perusahaan yang
merupakan usaha di bidang minuman yang sedang digemari oleh masyarakat. Apabila
usaha KLEK mempunyai utang maka pemulihan utangnya mungkin dengan cara menjual
asset yang ada di cabang.
Keterlambatan pembayaran undang-undang utang komersial
Undang-Undang Keterlambatan Pembayaran Hutang Komersial (Bunga) 1998
memberi kreditur hak hukum untuk menuntut bunga dari debitur atas hutang yang
berkaitan dengan kontrak komersial untuk penyediaan barang dan jasa. Undang-undang
ini mulai berlaku secara bertahap. Namun, pada tanggal 7 Agustus 2002, tahap
akhir pelaksanaan telah dibuat dan Undang-undang tersebut sekarang berlaku
untuk semua bisnis dan badan sektor publik.
Menurut
analisis saya, jika usaha KLEK ini terlambat dalam membayar utang maka akan diberikan
hukuman berdasarkan undang-undang yang terkait mengenai Pembayaran Utang.
PROSEDUR KEBANGKITAN – UMUMNYA
Prosedur
kepailitan diatur dalam Undang-Undang Kepailitan 1986 sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Perusahaan 2002. Proses kepailitan, yang melibatkan meminta
pengadilan untuk perintah pailit, dapat diambil terhadap Fred oleh kreditur.
Fred juga dapat mengambil proses untuk membuat dirinya bangkrut jika dia tidak
dapat membayar hutangnya. Urusannya kemudian akan diambil alih oleh seorang
praktisi kepailitan, yang biasanya seorang akuntan. Ini mungkin sangat
melegakan bagi Fred jika, kemungkinan besar, dia ditekan dan dilecehkan untuk
membayar hutang yang tidak dapat dia penuhi. Pada kebangkrutan krediturnya harus
menekan praktisi kebangkrutan untuk membayar. Dia, tentu saja, adalah orang
yang mandiri dan banyak keburukan keluar dari situasi begitu dia mengambil alih
dari Fred.
Khususnya,
mereka yang memasok layanan ke rumah Fred – seperti listrik, gas, air, dan
telepon – harus memperlakukannya sebagai pelanggan baru sejak tanggal perintah
pailit dan tidak dapat menuntut pelunasan tagihan-tagihan yang terutang sebagai
syarat persediaan yang berkelanjutan. Namun, mereka dapat meminta uang jaminan
sebagai jaminan untuk pembayaran persediaan di masa mendatang.
Menurut analisis saya, apabila usaha minuman ini tidak
membayar utang tepat waktu, maka akan dikenakan hukuman berdasarkan Prosedur kepailitan diatur dalam Undang-Undang Kepailitan 1986
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Perusahaan 2002. Dan ini berlaku untuk seluruh cabang dalam
pembayaran utang, dan KLEK akan dituntut untuk melakukan pembayaran kepada
debitur.
PETISI
Permohonan ke pengadilan untuk perintah pailit dapat diajukan oleh
kreditur atau kreditur hanya jika :
1.
Kreditur
yang menyajikannya berhutang £750 atau lebih (disebut tingkat kebangkrutan)
oleh Fred. Dua atau lebih kreditur (tidak ada yang secara individual berutang
£750) dapat hadir sebagai:petisi bersama jika bersama-sama mereka berhutang
£750 atau lebih oleh Fred, seperti di mana A berhutang £280 dan B £600
2.
Hutang
didefinisikan sebagai hutang sekarang jatuh tempo yang tampaknya tidak dapat
dibayar Fred, atau a hutang masa depan yang Fred tidak memiliki prospek yang
masuk akal untuk dapat membayar
3.
Kreditur,
untuk menunjukkan bahwa memang demikian, dan jika utangnya sekarang telah jatuh
tempo, mengirimkan permintaan lebih lanjut kepada Fred untuk meminta pembayaran.
Jika tuntutan itu tidak dipenuhi dalam waktu tiga minggu, pengadilan akan
menerima bahwa Fred tidak dapat membayar utangnya
4.
Hutang
adalah hutang masa depan, seperti pinjaman yang harus dibayar di masa depan.
Kreditur harus mengirim Fred permintaan meminta dia untuk memberikan bukti
bahwa dia akan mampu membayarnya. Jika Fred tidak memberikan bukti yang
memuaskan dalam waktu tiga minggu sejak permintaan bahwa dia akan dapat
memenuhi hutangnya pada saat jatuh tempo, pengadilan akan menerima bahwa tidak
ada prospek yang masuk akal bahwa itu akan dibayar.
5.
Utang
itu tidak dijamin, seperti dengan tagihan atas properti Fred. Kreditur terjamin
tidak dapat mengajukan petisi kecuali dia, misalnya, bersedia menyerahkan
jaminannya. Dalam kasus apapun, kreditur terjamin, seperti bank yang telah
mengambil jaminan sebagai imbalan, katakanlah, untuk memberikan Fred fasilitas
cerukan, biasanya akan mendapatkan uang mereka dengan menjual properti Fred di
mana mereka memiliki biaya. Kelebihan harga jual, setelah pembayaran utang ke
bank dan biaya ke bank penjualan properti, dikembalikan ke Fred.
6.
harta
untuk dibagikan kepada para krediturnya yang lain. Jika ada kekurangan dalam
harga jual, bank harus membuktikan dalam pailit sebagai kreditur tanpa jaminan
untuk saldo tetapi hanya akan menerima dividen yang sama, seperti yang disebut,
seperti kreditur tanpa jaminan lainnya pada saldo ini, misalnya 25p di £.
Menurut analisis saya, apabila utang KLEK sudah jatuh
tempo dan tampaknya tidak dapat dibayarkan maka KLEK mengirimkan permintaan
lebih lanjut untuk masalah pembayaran utang. KLEK membayar petisi pembayaran
utang yaitu hutang masa depan, seperti pinjaman
yang harus dibayar di masa depan.
KEMA PENGATURAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERJANJIAN 1914
Ini adalah
prosedur alternatif untuk kebangkrutan di mana Fred tidak akan bangkrut sama
sekali. Akta pengaturan tidak terpengaruh oleh
Undang-Undang Kepailitan 1986. Akta semacam itu memiliki keuntungan karena
tidak diperlukan aplikasi ke pengadilantapi kreditur yang tidak menerimanya
dapat mengajukan petisi ke pengadilan dalam waktu satu bulan setelah dibuat
meminta agar Fred dibuat pailit. Fakta bahwa akta tersebut dibuat menjadi dasar
permohonan. Skenario praktis yang mungkin muncul di bawah ini.
1.
Fred
mungkin ingin mengajukan proposal kepada krediturnya di mana dia akan
menyerahkan bisnisnya kepada wali amanat untuk kepentingan krediturnya. Wali
amanat akan menjadi orang yang independen seperti akuntan yang mungkin dapat
menangani penjualan bisnis Fred atau menjalankannya dengan lebih ahli sehingga
melunasi kreditur. Jika kreditur mau ikut, Fred tidak akan bangkrut.
2.
Atau,
Fred mungkin ingin membuat skema pengaturan dengan cara kompromi hutangnya. Ini
akan melibatkan kreditur menerima pembayaran akhir, katakanlah, 50p dalam £,
yang mungkin mereka rasa akan menjadi kesepakatan yang lebih baik daripada
kebangkrutan, terutama jika biaya proses kebangkrutan kemungkinan besar
3.
Skema
ini membutuhkan persetujuan mayoritas dalam jumlah dan nilai kreditur.
Misalnya, jika ada 100 kreditur dan A berhutang £901 dan 99 lainnya
masingmasing berhutang £1, sisanya tidak dapat memaksakan skema pada A karena
ia memiliki nilai mayoritas, meskipun yang lain memiliki jumlah mayoritas. Sama
halnya, A plus 49 dari sisanya tidak dapat memaksakan skema pada yang lain. A
plus 49 kreditur memiliki nilai mayoritas tetapi tidak dalam jumlah. Namun, A
plus 50 dari sisanya bisa memaksa skema ini yang lain; mereka memiliki
mayoritas dalam jumlah 51 persen dan nilai mayoritas yang jelas
Menurut
analisis saya, Ancaman pada usaha KLEK adalah ancaman dari banyaknya pesaing. Karena sudah
banyak yang mendirikan usaha seperti KLEK ini. Selain dari ancaman pesaing ada
juga ancaman kebangkrutan karena usaha ini didirikan oleh satu orang pemilik
dan sudah berkembang dan sudah banyak cabang di kota-kota lainnya.
PERATURAN INTERIM DAN PENGATURAN SUKARELA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
KEpailitan 1986
Ini adalah alternatif lain untuk kebangkrutan.
Ini melibatkan aplikasi ke pengadilan tetapi sekali diterima oleh 75 persen
nilai kreditur itu mengikat para pembangkang yang tidak dapat mengajukan petisi
untuk perintah kebangkrutan. Skenario praktis yang mungkin muncul di bawah
ini..
1.
Tentu
saja, akan sulit bagi Fred untuk mengajukan proposal skema jika kreditur (atau
kreditur) tertentu telah mengajukan petisi untuk membuatnya bangkrut dan
melanjutkannya.
2.
Oleh
karena itu, jika Fred ingin bernapas lega untuk mencoba skema untuk mencegah
kebangkrutannya, dia dapat, ketika kreditur mengajukan petisi (atau, memang,
jika menurutnya skema dapat diterima setelah dia mengajukan petisi terhadap
dirinya sendiri), mengajukan permohonan ke pengadilan untuk membuat apa yang
disebut perintah sementara.
3.
Ini
melindungi propertinya dan menghentikan proses untuk perintah kebangkrutan dari
melanjutkan. Juga, kreditur terjamin dicegah untuk menjual properti Fred yang
jaminannya telah diambil, meskipun skema apa pun yang diterima tidak dapat
menghilangkan hak kreditur terjamin untuk dibayar di hadapan kreditur tidak
terjamin. Namun, perintah sementara akan menjaga properti Fred tetap bersama
sementara skema dipertimbangkan.
4.
Sebagai
bagian dari mendapatkan perintah sementara, Fred harus memberikan nama praktisi
kepailitan yang memenuhi syarat (disebut 'calon') yang bersedia bertindak
sebagai pengawas untuk skema yang diusulkan. Pengadilan harus puas bahwa:
a)
calon
tersebut benar-benar memenuhi syarat sebagai praktisi kepailitan dan telah
menyatakan dalam laporannya bahwa ia menganggap bahwa pengaturan tersebut
memiliki prospek keberhasilan yang wajar; dan
b)
Fred
belum pernah mengajukan permohonan interim order sebelumnya dalam 12 bulan terakhir.
Jelas, seorang debitur tidak dapat terus-menerus meminta perintah ini, mungkin
secara artifisial, untuk menunda proses kebangkrutan. Nominee akan melaporkan
ke pengadilan tentang proposal dalam pengaturan sukarela Fred dan jika
pengadilan menganggapnya masuk akal, itu akan mengarahkan diadakannya pertemuan
kreditur yang akan dipanggil oleh nominee. Jika 75 persen dari nilai para
kreditur yang berhak memberikan suara menghadiri rapat secara langsung atau
dengan kuasa menyetujui usul-usul itu dengan pemungutan suara, maka usul-usul
itu mengikat semua kreditur. Di bawah Sch 3 ke Insolvency Act 2000, pengaturan
sukarela individu mengikat semua kreditur debitur termasuk kreditur yang tidak
dikenal dan mereka hanya berhak atas dividen berdasarkan perjanjian dan tidak
dapat menuntut hutang penuh atau memulai proses kebangkrutan. Akan tetapi,
mereka dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan keringanan
dengan alasan bahwa kepentingan mereka secara tidak adil dirugikan oleh
pengaturan tersebut. Nominee, atau praktisi lain yang dipilih oleh kreditur,
akan mengawasi pengaturan tersebut. Jika itu dihormati debitur, Fred,
menghindari kebangkrutan dan semua pembatasan dan publisitas yang menyertainya.
Di bawah Sch 3 pada Undang-Undang Kepailitan 2000, seseorang dapat mengajukan
proposal untuk pengaturan sukarela kepada krediturnya tanpa harus mendapatkan
perintah sementara
Menurut analisis saya, apabila KLEK mengalami
kebangkrutan dan telat atau tidak membayar utang maka untuk solusinya mungkin
yaitu dengan menjual aset yang ada di cabang untuk menutupi utang yang belum
terbayarkan.
Pengaturan sukarela jalur cepat (IVAs)
Enterprise Act
2002 memasukkan ss 263A dan 263G ke dalam Insolvency Act 1986 untuk menyediakan
IVA jalur cepat hanya tersedia untuk orang-orang yang bangkrut. Undang-Undang
Kepailitan 1986 sudah mengizinkan IVA pascakebangkrutan tetapi hanya sedikit
penggunaan yang dibuat dari ketentuan tersebut. Prosedur baru ini dirancang
untuk memotong biaya IVA biasa. Ini akan paling sering digunakan oleh konsumen
yang bangkrut yang belum mempertimbangkan dengan benar pilihan sebelum
kebangkrutan dan oleh para profesional yang menemukan bahwa kebangkrutan akan
mempengaruhi status profesional mereka dan ingin agar perintah kebangkrutan
dibatalkan. Jika IVA pasca-kepailitan mulai berlaku, kepailitan akan
dibatalkan. Prosedur jalur cepat adalah sebagai berikut:
a)
Tidak
Penerima Resmi (pegawai negeri dari Departemen Penerima Resmi (lihat di bawah))
bertindak sebagai calon
b)
Tidak
mengajukan proposal kepada kreditur pada a dasar 'ambil atau tinggalkan'
c)
Tidak
ada pertemuan kreditur dan tidak ada kesempatan kewenangan untuk mengusulkan
amandemen.
d)
tidak
Ketika Penerima Resmi sebagai nominee com-berkomunikasi dengan kreditur, ia
harus menjelaskan keadaan di mana IVA akan dianggap disetujui dan caracara di
mana kreditur dapat mengajukan keberatan. Ini tidak akan dilakukan pada
pertemuan, tetapi akan dilakukan melalui korespondensi.
e)
tidak
Jika IVA disetujui di bawah Official Receiver's kriteria, ia akan melaporkan
persetujuan ke pengadilan yang akan membatalkan perintah pailit
Setelah
disetujui, Penerima Resmi akan bertindak sebagai pengawas pengaturan. Biayanya
sebagai calon akan berada pada tingkat yang tetap dan mungkin lebih murah
daripada biaya yang dibebankan oleh para profesional di sektor swasta. Sebagai
pengawas biaya akan menjadi persentase dari nilai properti yang dijual atau
hutang yang dikumpulkan untuk didistribusikan kepada kreditur di bawah skema.
Menurut analisis saya, usaha KLEK ini masih berjalan,
berdiri, berkembang dan beroperasi di cabang-cabangnya. Oleh karena itu,
pengaturan sukarela jalur cepat (IVAs) belum di gunakan atau belum di
laksanakan karna menurut Insolvency Act
1986 untuk menyediakan IVA jalur cepat hanya tersedia untuk orang-orang yang
bangkrut. Undang-Undang Kepailitan 1986 sudah mengizinkan IVA pascakebangkrutan
tetapi hanya sedikit penggunaan yang dibuat dari ketentuan tersebut. Prosedur
baru ini dirancang untuk memotong biaya IVA biasa
PENGARUH PESANAN KEBANGKITAN – UMUMNYA
1.
Jika
suatu skema tidak diajukan atau, jika diajukan, tidak diterima, proses
kepailitan akan, jika berhasil, berakhir di pengadilan dengan membuat perintah
pailit.
2.
Setelah
pesanan dibuat dan Fred menjadi bangkrut, propertinya secara otomatis
dipindahkan ke kendali Penerima Resmi. Dia adalah pegawai negeri yang berurusan
dengan kebangkrutan dengan bantuan staf dari orang-orang yang memenuhi syarat.
Jika Fred telah memasang skema pengaturan yang gagal mendapatkan penerimaan,
'pengawas' skema itu dapat ditunjuk sebagai wali untuk Fred alih-alih Penerima
Resmi. Kantor Penerima Resmi, yang merupakan bagian dari layanan kepailitan,
merupakan emanasi negara dan oleh karena itu tunduk pada penerapan langsung
Konvensi Hak Asasi Manusia. Jadi, dalamFoxley v Britania Raya (2000) Penerima
Resmi telah memperoleh perintah pengadilan berdasarkan pasal 371 dari
Undang-Undang Kepailitan 1986 yang mengarahkan posisi F kepada Penerima Resmi
sebagai wali dalam kebangkrutan F. F menjalani hukuman penjara empat tahun
karena korupsi. Wali amanat membuka surat dan menyalinnya, beberapa menjadi
subjek hak istimewa profesional hukum. Dia dianggap melanggar Pasal 8 Konvensi
(hak untuk menghormati kehidupan keluarga, rumah dan korespondensi). Tidak ada
kompensasi yang diberikan tetapi tidak diragukan lagi akan ada lebih banyak
klaim terhadap prosedur kepailitan sekarang karena klaim ini dapat didengar,
berdasarkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia 1998, di pengadilan Inggris.
3.
Pengalihan
properti Fred ke kendali Penerima Resmi tidak berlaku untuk alat-alat, buku,
kendaraan, dan barang-barang perlengkapan lainnya seperti yang diperlukan Fred
untuk digunakan secara pribadi olehnya dalam pekerjaannya seperti dalam kasus
pedagang tunggal. tukang ledeng. Itu juga tidak berlaku untuk pakaian, tempat
tidur, perabotan, peralatan rumah tangga, dan perlengkapan seperti yang
diperlukan untuk kebutuhan rumah tangga dasar Fred dan keluarganya.
Barang-barang ini tetap dalam kepemilikan dan kendali Fred kecuali nilai
individualnya lebih dari biaya penggantian yang wajar. Jadi, peralatan dan/atau
barang-barang rumah tangga yang sangat mahal mungkin harus dijual untuk
menambah kekayaan Fred bagi para krediturnya dan diganti dengan jalur yang
layak tetapi lebih murah
4.
Fred
harus menyerahkan surat pernyataan kepada Penerima Resmi dalam waktu 21 hari
sejak dinyatakan pailit, yaitu 21 hari sejak hari perintah pailit dibuat.
Pernyataan ini menjadi titik awal pengambilalihan urusan Fred oleh orang lain.
Pernyataan itu akan membantu dalam hal ini
5.
Isi
utama dari pernyataan urusan adalah:
a)
rincian
aset dan kewajiban Fred;
b)
nama,
tempat tinggal, dan pekerjaan para krediturnya;
c)
sekuritas,
jika ada, yang dimiliki oleh mereka, ditambah tanggal pemberian sekuritas
tersebut.
Menurut
analisis saya, apabila KLEK mengajukan pinjaman kepada kreditur, jika
berhasil akan berlanjut di
pengadilan dengan membuat perintah pailit.
DEFINISI DAN SIFAT KEMITRAAN
Undang-Undang
Kemitraan 1890 menetapkan aturan dasar yang berlaku untuk jenis organisasi
bisnis ini. Semua referensi bagian dalam bab ini adalah untuk Undang-undang itu
kecuali jika ada referensi untuk beberapa Undang-undang lain. Selain itu,
Undang-undang tahun 1890 mengkodifikasikan kasus hukum tentang kemitraan yang
telah ada hingga tahun 1890. Beberapa kasus yang kami kutip lebih awal dari
Undang-undang tahun 1890. Kami menggunakan mereka karena Undang-undang tahun
1890 didasarkan pada mereka dan oleh karena itu, mereka adalah contoh dari apa
yang coba dicapai dan mungkin telah dicapai oleh Undang-undang tersebut.
Kasus-kasus setelah tahun 1890 adalah interpretasi dari kata-kata yang
digunakan dalam Undang-undang tersebut setelah disahkan oleh Parlemen.
Lingkungan hukum kemitraan biasa jauh lebih kompleks daripada lingkungan
pedagang tunggal dan kedua lingkungan memiliki sedikit kesamaan kecuali bahwa
dalam kedua kasus struktur perusahaan tidak digunakan. Ada pembatasan serupa
pada pilihan nama, tetapi karena kemitraan adalah asosiasi orang dan rezim
pedagang tunggal tidak, ada aturan yang jauh lebih luas untuk dipertimbangkan
dalam kemitraan. Misalnya, kemampuan pedagang tunggal untuk membuat kontrak
atas nama bisnis, yaitu dirinya sendiri, jelas, tetapi dalam situasi kemitraan
di mana ada dua atau lebih individu yang terlibat pertanyaan seperti sejauh
mana satu mitra, terutama jika tidak diizinkan oleh yang lain, dapat membuat
kontrak dengan pihak luar yang akan mengikat perusahaan dan dirinya sendiri
serta sekutu lainnya muncul. Mengingat hal ini, sekarang kita dapat melanjutkan
untuk mempertimbangkan hukum persekutuan biasa
DEFINISI
Sebuah tidak
resmi kemitraan didefinisikan sebagai 'Hubungan yang hidup antara orang-orang
yang menjalankan bisnis bersama dengan pandangan keuntungan' (s1). Harus
diingat bahwa jika para pihak telah sepakat untuk menjadi mitra, maka mereka
akan menjadi mitra. Semua definisi mengatakan bahwa setiap orang yang
menjalankan bisnis yang sama dengan tujuan keuntungan adalah mitra, bahkan jika
mereka tidak secara tegas menyetujuinya. Inilah yang kami maksud dengan
'kemitraan informal'. Definisi dan apa yang mengikutinya harus dipahami dalam
pengertian itu – ini adalah definisi dari fakta-fakta yang diperlukan untuk
membuat suatu kemitraan informal
Menurut analisis saya, berdasarkan definisi
kemitraan, usaha minuman KLEK
merupakan salah satu usaha yang membuka kemitraan untuk orang lain karena pemilik melihat peluang besar pada bisnis minuman
ini. KLEK ingin terus mengikuti perkembangan zaman yang begitu cepat. KLEK
mencoba fokus pada kalangan kelas sosial menengah ke bawah. KLEK menyajikan
berbagai jenis minuman dengan rasa yang otentik tapi harga tetap terjangkau.
Penjelasan
dan konsukensi dari definisi.
1.
Hubungan
yang ada adalah hubungan kontrak. Kemitraan adalah kontrak berdasarkan berada
dalam bisnis bersamasama dengan niat untuk memasuki usaha patungan sebagai
mitra. Tidak, menurut House of Lords di Khan v miah (2001), diperlukan bahwa
kemitraan telah mulai berdagang. Adalah penting bahwa para mitra telah
mengambil beberapa langkah untuk membuktikan bahwa usaha patungan telah
dimulai. Ini mungkin terdiri dari langkah-langkah awal yang diambil untuk
bersiap-siap memulai bisnis. Khan v miah (2001) Tiga orang setuju untuk
mendirikan sebuah restoran India. Pembiayaan disediakan hampir seluruhnya oleh
salah satu dari mereka. Sebelum restoran dibuka (yaitu mulai berdagang)
furnitur dan peralatan dibeli dan kontrak binatu ditandatangani. Iklan
ditempatkan dan hak milik tempat diperoleh oleh orang yang memasok uang. Para
pihak kemudian bubar dan bisnis tidak berjalan sesuai rencana. Timbul
pertanyaan apakah para pihak adalah mitra selama tahap awal dan siapa yang
memiliki aset yang diperoleh dengan uang satu orang. Apakah mereka merupakan
milik persekutuan, mengingat bahwa dengan tidak adanya perjanjian yang
bertentangan, modal persekutuan yang diwakili oleh aset perusahaan dimiliki
secara sama oleh para sekutu terlepas dari modal yang sebenarnya dimasukkan?
House of Lords memutuskan bahwa pihak-pihak yang menyepakati usaha patungan
untuk menemukan, memperoleh, dan melengkapi tempat untuk tujuan bisnisyang
ingin mereka jalankan sebagai mitra menjadi mitra dalam bisnis sejak mereka
memulai aktivitas yang disepakati tersebut dan tidak relevan apakah bisnis
tersebut telah memulai perdagangan atau belum. Dengan kata lain, harus ada
bukti bahwa usaha patungan tersebut telah dimulai belum tentu diperdagangkan.
Definisi Sebuah tidak resmi kemitraan didefinisikan sebagai 'Hubungan yang
hidup antara orang-orang yang menjalankan bisnis bersama dengan pandangan
keuntungan' (s 1). Harus diingat bahwa jika para pihak telah sepakat untuk
menjadi mitra, maka mereka akan menjadi mitra. Semua definisi mengatakan bahwa
setiap orang yang menjalankan bisnis yang sama dengan tujuan keuntungan adalah
mitra, bahkan jika mereka tidak secara tegas menyetujuinya. Inilah yang kami
maksud dengan 'kemitraan informal'. Definisi dan apa yang mengikutinya harus
dipahami dalam pengertian itu – ini adalah definisi dari fakta-fakta yang
diperlukan untuk membuat suatu kemitraan informal. Komentar. Keputusan House of
Lords menimbulkan beberapa masalah dengan kasus sebelumnya Keith Spicer Ltd v
Mansell (1970) dimana Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa pengambilan
langkah-langkah pendahuluan seperti pemesanan barang dan pembuatan rekening
bank untuk usaha restoran tidak menciptakan kemitraan karena restoran tidak
pernah diperdagangkan sebagai kemitraan. Yang membedakan adalah bahwa para
pihak melakukan semua tindakan ini saat dalam proses pembentukan perusahaan
untuk menjalankan restoran. Oleh karena itu, mereka tidak mengambil langkah
awal dengan maksud membentuk kemitraan tetapi sebagai promotor perusahaan.
Dalam arti ini rempah-rempah dapat didamaikan dengan Khan. Faktanya,
rempah-rempah tidak dirujuk dalam Khan, mungkin karena tidak tepat, menjadi
kasus promosi perusahaan.
2.
Kemitraan
adalah 'antara orang-orang', tetapi suatu perseroan, sebagai badan hukum, dapat
menjadi rekanan dengan seorang manusia, asalkan nota asosiasinya memberikan
kekuatan yang diperlukan. Anggota perusahaan mungkin memiliki tanggung jawab
terbatas sedangkan pribadi manusia tidak. Dua atau lebih perseroan terbatas
dapat bermitra, membentuk konsorsium sebagai alternatif untuk menggabungkan
satu dengan yang lain. Tidak boleh diasumsikan bahwa perseroan terbatas adalah
sekutu komanditer. Perusahaan bertanggung jawab atas hutang kemitraan sampai
batas asetnya. Ini adalah tanggung jawab anggota perusahaan yang terbatas - hal
yang sangat berbeda.
3.
Mitra
harus menjalankan usaha bisnis bersama, dan untuk alasan ini sekelompok orang
yang menjalankan klub sosial tidak akan menjadi kemitraan informal. Di bawah s
45 bisnis mencakup 'setiap perdagangan, pekerjaan, atau profesi', tetapi ini
tidak mencegah profesi tertentu memiliki aturan yang melarang anggota untuk
bermitra, misalnya seorang pengacara tidak diperbolehkan bermitra dengan
pengacara lain, setidaknya untuk tujuan latihan di Bar. Pentingnya berada dalam
usaha patungan sebagai mitra juga ditunjukkan oleh Khan v miah (2001).
4.
Mitra
harus bertindak bersama, dan hasil yang paling penting dari hal ini adalah
bahwa, kecuali kesepakatan mengatakan sesuatu yang berbeda, setiap mitra umum
harus diizinkan untuk memiliki suara dalam manajemen, seperti yang diatur dalam
pasal 24(5). Rekan yang dikeluarkan dari manajemen memiliki alasan untuk
membubarkan perusahaan kecuali ada sesuatu dalam perjanjian yang membatasi hak
untuk mengelola. Contoh perjanjian kemitraan biasa yang muncul di akhir bab ini
harus dilihat untuk melihat bagaimana hak pengelolaan telah ditangani.
5.
5
Harus ada pandangan tentang keuntungan, dan karenanya tidak mungkin bahwa
kelompok orang-orang yang berkumpul untuk menjalankan masyarakat pelestarian
perkeretaapian itu adalah kemitraan informal. Dalam hubungan ini Pengadilan
Tinggi telah memutuskan bahwa bagi hasil, yaitu benar-benar mengambil bagian
dari keuntungan, bukan merupakan prasyarat kemitraan.
M
Young Legal Associates Ltd v Pengacara Zahid (sebuah perusahaan) (2006) Mr
Bashir, seorang pengacara, ingin mendirikan praktek sendiri. Namun, dia telah
memenuhi syarat selama kurang dari tiga tahun dan Aturan Praktik Pengacara
mengharuskan setiap praktik memiliki setidaknya satu kepala sekolah yang telah
memenuhi syarat selama tiga tahun atau lebih. Untuk mengatasi masalah ini,
Bashir meminta Robert Lees, yang merupakan pensiunan pengacara dan juga
terdakwa dalam kasus ini, untuk berpraktik dengannya; dan dari 2002, Zahid
Solicitors (Z) mulai berbisnis. Mr Lees ditunjuk sebagai mitra di kop surat Z
dan menerima gaji tetap sebesar £18.000 per tahun. Ini tidak terkait dengan
keuntungan. Namun, Mr Lees sebagian besar adalah seorang tokoh dan menghabiskan
sedikit waktu di kantor. Dia telah memperoleh surat dari bankir Z yang
mengatakan bahwa dia tidak akan bertanggung jawab atas hutang perusahaan kepada
bank dan tampaknya telah setuju dengan Tuan Bashir bahwa dia tidak akan
bertanggung jawab atas hutang perusahaan mana pun. Penggugat, sebuah perusahaan
penanganan klaim, membuat perjanjian dengan Z pada tahun 2003 di mana penggugat
akan mengatur asuransi atau pendanaan untuk calon klien Z. Penggugat menuduh
bahwa Z berutang uang berdasarkan perjanjian ini yang belum dibayar. Ketika Z
dibubarkan pada tahun 2004, penggugat mengajukan gugatan ini terhadap
perusahaan dan Mr Lees atas dasar bahwa ia adalah mitra pada semua waktu yang
relevan. Mr Lees membantah ini, dan apakah dia adalah mitra atau tidak harus
diputuskan sebagai masalah awal sebelum klaim dapat diajukan. Mr Lees diadakan
untuk menjadi mitra pada sidang awal dan mengajukan banding ke Pengadilan
Tinggi. Pembelaan yang diajukan Mr Lees adalah bahwa dia tidak berbagi
keuntungan dari Z. Dia juga berpendapat bahwa pembagian keuntungan selalu
menjadi persyaratan penting sebelum Undang-Undang Kemitraan 1890 dan menunjuk
ke pasal 46, yang menyatakan bahwa aturan sebelumnya tentang kesetaraan dan
hukum umum harus dipertahankan kecuali jika tidak konsisten dengan
Undang-Undang.
Pengadilan
Tinggi memutuskan bahwa Undang-Undang tahun 1890 sudah jelas. Tidak ada acuan
dalam definisi 1 tentang bagi hasil sehingga Undangundang tersebut bertentangan
dengan undang-undang sebelumnya dan Undang-undang tersebut harus diterapkan
menurut perkataannya. Oleh karena itu, Mr Lees adalah mitra dan klaim dapat
dilanjutkan.
6.
Pembagian
hasil kotor oleh A dan B biasanya tidak akan menunjukkan kemitraan antara A dan
B. Mitra berbagi keuntungan bersih, yaitu omset dikurangi pengeluaran bisnis.
Bagian 2 mengatakan bahwa pembagian hasil kotor tidak dengan sendirinya
memberikan bukti kemitraan, seperti yang ditunjukkan oleh kasus berikut :
Pengemudi
v Coulson (1916) Mr Coulson menyewa sebuah teater. A Mr Mill adalah
majikan/manajer dari sebuah perusahaan teater. Mr Coulson dan Mr Mill setuju
untuk menyajikan sebuah drama yang disebut 'Dalam waktu perang'. Mr Coulson
harus menyediakan teater dan membayar untuk pencahayaan dan iklan dan
mendapatkan 60 persen dari uang yang masuk di box office – pendapatan kotor. Mr
Mill membayar mereka yang mengambil bagian dalam permainan dan menyediakan
pemandangan dan permainan itu sendiri dan mendapat 40 persen dari pendapatan
kotor. Nyonya Cox membayar untuk melihat pertunjukan itu. Sebagai bagian dari
pertunjukan, seorang aktor harus menembakkan pistol dengan peluru kosong di
dalamnya. Karena dugaan kelalaian, selongsong peluru yang rusak dimasukkan ke
dalam revolver dan ketika aktor menembakkannya Mrs Cox, yang duduk di lingkaran
pakaian, ditembak dan terluka. Dia ingin berhasil dalam klaim ganti rugi
terhadap Mr Coulson. Dia punya lebih banyak uang daripada Tuan Mill. Namun,
aktor tersebut dipekerjakan oleh Mr Mill dan dia sendiri yang bertanggung jawab
atas kelalaian aktor tersebut kecuali jika Mrs Cox dapat meyakinkan pengadilan
bahwa Mill dan Coulson adalah mitra. Pengadilan memutuskan bahwa mereka tidak;
mereka hanya berbagi hasil kotor. Hanya aktor dan Mr Mill yang bertanggung
jawab.
7.
Kepemilikan
bersama menurut s 2 tidak dengan sendirinya membuat rekan pemilik menjadi
mitra. Itu berarti bahwa tidak ada kewajiban bersama dan beberapa hutang antara
pemilik bersama, katakanlah, A dan B. Jadi jika A dan B adalah pemilik bersama
12 Acacia Avenue dan A tidak dapat membayar hutang, katakanlah, untuk karpet
yang dia telah dipasang di kamar tidurnya, B tidak dapat dimintai
pertanggungjawaban sebagai mitra. Co-pemilik bukan agen salah satu dari yang
lain sebagai mitra. Tidak boleh dipikirkan dari sini bahwa pemilik bersama
properti tidak akan pernah bisa menjadi mitra. Jika A dan B meninggalkan
deretan rumah dalam surat wasiat dan mengumpulkan serta membelanjakan uang
sewa, hubungan mereka tidak akan menjadi kemitraan tersirat karena hukum
Inggris tidak mengakui kepemilikan bersama atas properti sebagai bisnis dan s 2
menegaskan hal ini. Namun, jika pemilik bersama masuk ke dalam kontrak
kemitraan, tertulis atau lisan, berbagi sewa, katakanlah 50/50, dan
tampaknyaberniat kemitraan, maka kemitraan akan ada. Tetapi, jika satu-satunya
bukti persekutuan adalah kepemilikan bersama atas harta benda, hal itu tidak
cukup untuk mendirikan persekutuan. Inilah arti sebenarnya dari s2.
8.
Formalitas,
yaitu, menulis, tidak diperlukan untuk perjanjian kemitraan. Padahal, tidak
perlu ada kontrak sama sekali. Jika definisi dalam s 1 dipenuhi dan para pihak
tampaknya menginginkan kemitraan, maka akan ada, dan Undang-Undang Kemitraan
1890 kemudian akan menetapkan aturan yang akan mengatur pengaturan jika tidak
ada hal lain yang disepakati. Ini hanya posisi mundur yang dikenakan pada mitra
dan sebagian besar calon mitra ingin mengubah beberapa dari mereka, oleh karena
itu diperlukan kesepakatan. Selain itu, dan untuk memastikan apa yang telah
terjadi disepakati oleh para mitra, harus ada kesepakatan tertulis. Bentuk
model akta persekutuan yang cocok untuk persekutuan biasa diberikan kemudian
dalam bab ini. Ini menunjukkan apa yang biasanya ditangani oleh perjanjian
semacam itu.
Menurut analisis saya, Dengan diadakannya kemitraan
pada usaha KLEK semoga dapat memberikan keuntungan untuk pribadi maupun pihak
mitra lainnya.
PEMBAGIAN
LABA SEBAGAI BUKTI KEMITRAAN
Pada suatu waktu pembagian keuntungan hampir merupakan bukti yang
meyakinkan dari kemitraan informal. Selama periode ini sejumlah transaksi
bisnis sehari-hari dapat menimbulkan kemitraan, meskipun para pihak tidak
menginginkan ini karena kemungkinan menimbulkan kewajiban atas hutang orang
lain (tetapi lihat sekarangM Young Legal Associates Ltd v Pengacara Zahid
(sebuah perusahaan) (2006): pembagian keuntungan tidak penting). Posisi itu
akhirnya diklarifikasi sehubungan dengan transaksi bisnis tertentu, beberapa di
antaranya ditetapkan di bawah ini, oleh pasal 2(3) Undang-Undang tahun 1890.
Ketentuan undangundang ini masih berlaku, sejakM Young Legal Associates Ltd
(2006) tidak peduli secara khusus dengan mereka, tetapi dengan definisi umum
dalam s 1
1.
Mitra
dapat melunasi kreditur dengan mencicil dari keuntungan bisnis. Ini berasal
dari kasus berikut yang diputuskan sebelum UU 1890. Pengemudi v Hickman (1860)
Seorang pedagang berutang dan krediturnya memutuskan bahwa alihalih membuatnya
bangkrut dan hanya mendapatkan sebagian dari utangnya, mereka akan
membiarkannya mempertahankan bisnis tetapi mengawasinya dalam menjalankannya
dan mengambil bagian dari keuntungan masing-masing. tahun sampai hutang mereka
dilunasi. Dalam hal ini dilakukan upaya untuk membuat salah satu kreditur/wali pengawas
bertanggung jawab atas hutang pedagang sebagai rekanan. Tapi apakah dia
pasangan? Pengadilan mengatakan dia tidak. Dia adalah seorang kreditur yang
dibayar dengan bagian dari keuntungan Komentar. (i) Selain itu, tidak ada
partisipasi timbal balik dalam perdagangan di sini, tetapi hanya pengawasan
bisnis. Tentu saja, jika kreditur berperan aktif dalam manajemen, mereka dapat
menjadi mitra informal. (ii) Pendekatan yang lebih modern adalah bagi kreditur
untuk meminta pengadilan menunjuk kurator untuk menjalankan bisnis. Jelas, dia
tidak akan dianggap sebagai mitra karena itu bukan miliknyaniat.
2.
Mitra
dapat membayar karyawan atau agen mereka dengan pembagian keuntungan. Sudah
lama menjadi praktik beberapa organisasi untuk membayar karyawan sebagian dengan
skema bagi hasil. Undang-undang tersebut memungkinkan hal ini tanpa menempatkan
karyawan pada risiko dianggap sebagai mitra dan bertanggung jawab atas utang
perusahaan jika mitra sejati mengalami kesulitan keuangan. Penyediaan juga
penting bagi mitra sejati karena pemberian tenaga kerja cukup untuk membentuk
kemitraan: memasukkan uang melalui modal tidak penting. Jadi ketentuan ini
memastikan bahwa karyawan itu sendiri tidak dapat mengklaim sebagai mitra hanya
karena mereka berbagi keuntungan di bawah skema karyawan.
3.
Mitra
dapat membayar bunga pinjaman dengan bagian dari laba bersih asalkan kontrak
pinjaman dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh semua pihak. Ketentuan
ini akan melindungi pemberi pinjaman jika kreditur mencoba untuk membuat dia bertanggung
jawab atas hutang perusahaan tempat dia meminjamkan uang, karena kreditur
berpendapat bahwa pemberi pinjaman benar-benar mitra yang tidak aktif. Namun,
pemberi pinjaman tidak boleh ikut serta dalam menjalankan bisnis. Ingat juga
bahwa pemberi pinjaman tidak memerlukan perlindungan dari ketentuan ini jika ia
dibayar dengan tingkat bunga tetap atas pinjamannya, misalnya 8 persen per
tahun, bukan 8 persen per tahun dari laba. Jika dia dibayar bunga 8 persen per
tahun, dia jelas seorang kreditur dan bukan rekanan. Jangan berpikir, karena
tidak ada kontrak tertulis, bahwa pemberi pinjaman akan selalu menjadi mitra.
Hal ini masih menjadi masalah bagi pengadilan untuk memutuskan apakah dia
berpendapat demikian. Biasanya kontrak tertulis yang dirancang dengan benar
harus meyakinkan pengadilan bahwa pemberi pinjaman bukanlah mitra
Menurut
analisis saya, Terdapat rincian investasi untuk kemitraan Cafe Concept investasi awal
sebesar Rp 145.000.000 dan Profit bersih untuk principal 50% sebesar Rp 17.700.000/bulan.
Untuk kemitraan Outlet Concept investasi awal sebesar Rp 85.000.000 dan Profit
bersih untuk principal 50% sebesar Rp 8.100.000/bulan. Untuk kemitraan
Container Concept investasi awal sebesar Rp 75.000.000 dan Profit bersih untuk
principal 50% sebesar Rp 8.100.000/bulan dan untuk Booth Concept investasi awal
sebesar Rp 35.000.000 dan Profit bersih untuk principal 50% sebesar Rp 5.300.000/bulan.
Mitra
yang digaji
Saat ini cukup umum, setidaknya dalam praktik profesional,
misalnya, pengacara dan akuntan, untuk menawarkan kepada asisten muda kemitraan
bergaji tanpa asisten tersebut memasukkan uang ke dalam perusahaan seperti yang
dilakukan oleh mitra umum (atau ekuitas). Biasanya, mitra yang digaji ini
dibayar gaji seperti halnya seorang karyawan dengan pajak dan asuransi nasional
yang dipotong darinya. Mereka bukan rekanan untuk tujuan membubarkan
perusahaan. Jika mereka ingin pergi, mereka melakukannya dengan memberikan
pemberitahuan atau dibayar sebagai gantinya. Namun, karena mereka biasanya
muncul di kop surat perusahaan sebagai mitra, atau dalam daftar mitra.
untuk pemeriksaan di bawah Business Names Act 1985 (lihat nanti),
mereka dapat, menurut keputusan di Stekel v Elisa (1973), bertanggung jawab
untuk membayar hutang perusahaan sebagai mitra jika pihak luar memiliki:
mengandalkan pada status mereka seperti itu. Karena kasus ini, sekutu yang
digaji harus mendapatkan ganti rugi penuh, demikian sebutannya, dari sekutu
umum jika dia diharuskan membayar utang perusahaan atau memenuhi kewajibannya
kepada kliennya. Dalam praktiknya, hal ini tidak akan terjadi kecuali jika
perusahaan belum membayar utangnya atau memenuhi kewajibannya kepada klien.
Kewajiban sebagai mitra adalah bersama dan beberapa sehingga jika A adalah
mitra penuh dan B mitra bergaji, dan utang £2.000, baik A atau B dapat dibuat
untuk membayar semuanya dan kemudian hanya mengklaim kontribusi, yang sering
kali satu setengah, dari pasangan lainnya. Jadi, jika B membayar £2.000, dia
berhak atas £1.000 dari A. Namun, jika B mendapat ganti rugi dari A, maka jika
B harus membayar £2.000, dia dapat memulihkan semuanya dari A. Tidak ada
masalah nyata bagi mitra yang digaji di perusahaan besar yang memiliki asuransi
dan aset yang luas, tetapi praktiknya telah menyebar ke perusahaan menengah dan
kecil, misalnya, akuntan dan pengacara di mana masalah dapat muncul dalam hal
kewajiban mitra. Sebuah ilustrasi yang melibatkan firma hukum kecil muncul di
bawah ini.
Masyarakat Bangunan Nasional v Lewis (1998) Bryan Lewis & Co,
sebuah firma hukum dua mitra, digugat oleh building society atas dugaan
kelalaian sehubungan dengan saran yang diberikan kepada masyarakat mengenai
aplikasi hipotek. Terdakwa kedua adalah Tuan Williams yang merupakan mitra
bergaji yang digambarkan sebagai mitra pada kop surat perusahaan. Mr Lewis
menulis laporan yang relevan yang diduga berisi nasihat lalai tapi bangkrut dan
masyarakat mengejar klaim atas kerusakan terhadap Mr Williams. Dia pada awalnya
ditemukan oleh Pengadilan Tinggi untuk secara bersama-sama bertanggung jawab
dengan Tuan Lewis dan diharuskan membayar ganti rugi yang diberikan tanpa
banyak harapan untuk mendapatkan kontribusi dari Tuan Lewis, dan ini meskipun
Tuan Williams tidak menulis laporan yang relevan dan bermain bagian dalam persiapannya.
Di tingkat banding, dia dianggap tidak bertanggung jawab. Masyarakat
tidakmengandalkan padanya sebagai mitra. Tampaknya masyarakat tidak berurusan
dengan Tuan Williams dan hanya mengetahuinya ketika menerima surat perusahaan
yang menyertai laporan itu.
Mitra bergaji : Komentar
Tidak sering terjadi bahwa mitra yang digaji akan bertanggung jawab
berdasarkan s 14 dari Undang-Undang 1890 (bertahan) (lihat di bawah) karena
kewajiban s 14 tergantung pada fakta bahwa pihak luar mengandalkan pada fakta
bahwa mitra yang digaji adalah mitra yang sepenuhnya bertanggung jawab.
Ketergantungan tidak ditampilkan diLewis (lihat di atas) dan pihak luar tidak
mungkin masuk ke dalam pengaturan bisnis dengan mengandalkan tanggung jawab
penuh dari mitra yang digaji kecuali, mungkin, mereka memiliki keahlian khusus
atau dikenal kaya. Seperti yang ditunjukkan dalamMYoung Legal Associates Ltd
(lihat di atas), mitra yang digaji tidak akan dapat mengklaim bahwa fakta bahwa
dia tidak berbagi keuntungan berarti bahwa tidak mungkin ada kemitraan. Bagian
1 hanya mensyaratkan bahwa para mitra memiliki pandangan tentang keuntungan,
bukan bahwa mereka harus membaginya. Ini tidak membantu mitra atau konsultan
yang digaji yang bekerja untuk perusahaan tetapi tidak membagi keuntungan. Jika
ada kepercayaan oleh pihak luar, mereka dapat bertanggung jawab berdasarkan
pasal 14 dan definisi dalam pasal 1 tidak akan mencegah kewajiban ini.
Menggambarkan diri mereka sebagai 'mitra bergaji' atau 'konsultan' pada kop
surat perusahaan dapat membantu menghindari tanggung jawab sebagai mitra penuh,
selalu bergantung pada fakta kasus.
Menurut analisis saya, terdapat rincian yang berisikan
adanya gaji pegawai perbulan mencapai Rp 2.500.000.- per orang.
KEANGGOTAAN
PERUSAHAAN
Seperti yang
telah kita lihat, tidak ada batasan jumlah orang yang dapat menjadi mitra dalam
kemitraan tidak terbatas atau terbatas, juga tidak ada batasan jumlah anggota
dalam kemitraan tanggung jawab terbatas. Ini berlaku untuk kemitraan di semua
perdagangan dan profesi meskipun pengacara tidak dapat berlatih bersama sebagai
mitra. Pengacara adalah satu-satunya praktisi yang berlatih dengan orang lain
dari kamar tetapi bukan sebagai mitra. Undang-undang diskriminasi juga
diterapkan pada semua kemitraan tanpa memandang ukurannya. Bidang-bidang yang
relevan adalah diskriminasi atas dasar jenis kelamin, ras, orientasi seksual,
agama dan kepercayaan, kecacatan dan usia. Ada pengecualian untuk persyaratan
pekerjaan yang sebenarnya, seperti di mana pasangan laki-laki diperlukan karena
pekerjaan akan dilakukan dengan sejumlah klien di negara-negara yang tidak
menerima bahwa perempuan dapat atau harus mengambil peran bisnis. Namun, sejauh
menyangkut disabilitas, mungkin saja seorang penyandang disabilitas dapat
bekerja dengan sukses sebagai mitra jika penyesuaian dibuat, misalnya,
lingkungan fisik. Ada persyaratan hukum untuk membuat penyesuaian ini jika
perlu dan memungkinkan dan dalam hal peraturan kemitraan menetapkan bahwa
seseorang yang menjadi atau menjadi mitra dapat diminta untuk menanggung biaya
penyesuaian yang wajar. Hal-hal ini diberikan pertimbangan lebih lanjut dalam
Bab 16. Anak di bawah umur dapat menjadi anggota persekutuan (Lovell dan Natal
v Beauchamp (1894)) tetapi dapat menghindari (keluar dari) kontrak kapan saja
saat dia berusia di bawah 18 tahun atau untuk jangka waktu yang wajar
setelahnya. Sejauh kemitraan diatur oleh kontrak, tersurat maupun tersirat,
Undang-Undang Kapasitas Mental 2005 berlaku dan di bawahnya seseorang dianggap
memiliki kapasitas kecuali ditetapkan bahwa dia tidak memilikinya. Pengadilan
akan membuat penilaian terutama berdasarkan s 3 dari Undang-Undang 2005, yang
menetapkan keadaan ketidakmampuan untuk membuat keputusan, misalnya, untuk
memahami informasi yang berkaitan dengan keputusan – dalam hal ini apakah akan
menjadi mitra. Kegagalan untuk membangun kapasitas akan mencegah berlakunya
kemitraan dengan orang yang bersangkutan. Beban membuktikan kurangnya kapasitas
adalah pada orang yang mengatakan bahwa kapasitas kurang dan beban pada
keseimbangan probabilitas tidak diragukan lagi. Masalah kapasitas ini juga
dibahas dalam Bab 7.
Menurut analisis saya, dalam usaha KLEK ini di setiap cabang ada batasan untuk
jumlah anggota pegawai.
REFERENSI
KLEK (2020) KLEK: Home [Online]. Available from: http://klek.id/tentang-kami/ [Diakses
07 Juli 2021]
Dustcoid (2016) Enterpreneur Muda dengan Visi dan Misi
Bisnis Mulia [Online]. Available from: https://www.dust.co.id/read/59557/enterpreneur-muda-dengan-visi-dan-misi-bisnis-mulia
[Diakses 07 Juli 2021]
PPPCOF (2021) Proposal Klek 2020 New – PPPCOF.COM
[Online]. Available from: https://pppcof.com/proposal-klek-2020-new-pdf-free.html
[Diakses 07 Juli 2021]
AKRU.co (2021) Klek, Satu Lagi Gerai Thai
Tea Kekinian yang Cocok Buat Kamu [Online]. Available from: https://akru.co/klek-satu-lagi-gerai-thai-tea-kekinian-yang-cocok-buat-kamu [Diakses 07 Juli 2021]
Ches, S. and ELEN, V. (2009) Kee & Ches Bisnis
Loow. 8th ed. Unided Kingqueen: Pirsong Longmine.
Marimar, M. (2013) Analisis Right Issue Terhadap
Perubahan Harga Saham [Online]. Available from:
http://repstory.yupi.edu/4649/10/S_MBS_0808411_Chapter3.pdf [Diakses 07 Juli
2021]
Scd Hrt University Library (2020) Organizing
Academic Research Papers: Types of Research Designs [Online]. Available
from : https://library.scdhrt.edu/c.php?g=29803&p=185902#s-lg-box-wrapper-626721
[Diakses 07 Juli 2021]
Nama
: Herlina Safitri
NPM
: 22219811
Kelas
:
2EB02
Mata Kuliah : Aspek Hukum Dalam Ekonomi
